PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TASIKMALAYA
DOI:
https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653Keywords:
Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiAbstract
ABSTRAK
Â
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan survei. Pengukuran Sampel menggunakan insidental sampling, jumlah sampel yang diambil sebanyak 101 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tasikmalaya. Variabel pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tasikmalaya dan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tasikmalaya.
Â
Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Â
ABSTRACT.
The purpose of this research is to find out whether taxpayer awareness, fission services have a significant influence on Personal Person Taxpayer Compliance both partially and simultaneously. This research was conducted at the Office of Tax Service Pratama Tasikmalaya. The method used in this study is a descriptive and associative analysis method with a survey approach. Sample Measurement using incidental sampling, the number of samples taken as many as 101 respondents. The data collection technique in this study is to spread questionnaires. Analysis techniques use Multiple Linear Regression analysis. Based on the results of the study it is known that the variable of taxpayer awareness has no significant effect on the taxpayer compliance of private persons in KPP Pratama Tasikmalaya. Fiskus service variables partially affect the taxpayer compliance of private persons in KPP Pratama Tasikmalaya and simultaneously taxpayer awareness and fiskus services have a significant impact on the taxpayer compliance of private persons in KPP Pratama Tasikmalaya.
Â
Keywords: Taxpayer Awareness, Fissist Services And Personal Taxpayer Compliance.
References
DAFTAR PUSTAKA
Anggit, I. (2019, Maret 26). Retrieved february 7, 2020, from cnbcindonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190402092806-4-64222/djp-sudah-1131-juta-wajib-pajak-lapor-spt
Anggit, I. (2019, april 2). Retrieved februari 7, 2020, from cnbcindonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah
Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol.15 No.1 , 1-25.
Ardiyansyah, A., et all (2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 .
Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factor That Influence The Willingness To Pay The Tax). Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3. No. 1. Nov 2011. ISSN 1979-4878 .
Heryanto dan Toly. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013.
Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Jatmiko, N. A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak studi Empiris WPOP di Kota Semarang. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro .
Menkeu RI. (2007). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan dengan Kriteria tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementrian Keuangan Republik Indonesia: Jakarta.
Pemerintah Indonesia. (2007). Undang – undang no 28 tahun 2007 tentang Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol 1. No. 3.
Downloads
Published
Issue
Section
License
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be transferred to Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)
This is an open-access journal in accordance with the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.
This permits users to:
Share - copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt - remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially
Under the following terms:
Attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike - If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions - You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.